Katanya, pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet.

Dibuktikan ketika PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.

"Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," ujarnya.

Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS.

"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tulisnya.