RIAU24.COM -BENGKALIS - Bupati Kasmarni meminta seluruh perangkat desa di Negeri Junjungan, agar mempercepat penyerapan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa).

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Kasmarni, saat memimpin rapat evaluasi program Desa Bermasa di Ruang Dang Merdu, Lantai IV, Kantor Bupati Bupati Bengkalis, Senin 24 Oktober 2022.

Menurut Kasmarni, realisasi BKK Desa Bermasa untuk tahap satu, telah direalisasikan oleh 135 desa. Artinya, masih ada satu desa lagi yang belum mengajukan.

Begitu pula tahap kedua. Dari 136 desa, baru 50 desa saja yang telah mengajukan. Sedangkan masih ada 86 desa lagi yang belum mengusulkan.

"Coba bayangkan, sampai Oktober masih ada 86 desa yang belum mengajukan dana BKK tahap dua. Terus kapan lagi untuk menyampaikan usulan dana tahap ketiganya. Apakah menunggu Desember nanti biar ditumpuk sehingga hasilnya tidak akan maksimal,"ungkap Bupati Kasmarni.

Menyikapi rendahnya serapan anggaran Desa Bermasa, orang nomor satu di Negeri Junjungan itu meminta kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Hukum agar segera melakukan evaluasi.

"Turun dan cek di lapangan. Buat kajian dan berikan laporannya, apa-apa saja yang menjadi kendala,"tegas Kasmarni.

Menurutnya, jika hambatan sifatnya tidak krusial, Kepala DPMD bisa melakukan perubahan petunjuk teknis. Sehingga pada 2023 nantinya, tidak terulang lagi ada kendala atau hambatan yang dapat menggagalkan program Desa Bermasa ini.

Termasuk peran dan fungsi para pendamping desa. Bagi pendamping desa yang tidak produktif, segera dievaluasi.

"Saya tidak main-main. Karena program bantuan keuangan 1 desa 1 milyar, adalah pertaruhan janji politik kami kepada masyarakat, dan ini juga merupakan amanah masyarakat yang telah diletakkan di pundak kami selaku pimpinan daerah,"ujarnya lagi.