“Kemudian dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat kepada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Masih kata Kepala Daerah Bengkalis, menyusun APBD tahun anggaran 2023 ini, terdapat pula hal khusus yang perlu menjadi perhatian kita semua, yakni, pengeluaran wajib bagi Pemerintah Daerah (mandatory spending) sebagai pengeluaran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang meliputi. 

“Pertama, fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Kedua, anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 10% dari total belanja apbd diluar belanja gaji. yang diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya,” ujar Kasmarni. 

Kemudian ketiga, belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah tersebut secara bertahap dalam waktu 5 tahun, sejak diterbitkannya UU HKPD. belanja infrastruktur pelayanan publik ini adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang beriorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan Kasmarni menekankan kepada seluruh perangkat daerah, untuk terus memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2023 ini, dan secara substansial apbd tetap diprioritaskan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.

“Jadi anggaran yang di peruntukkan kepada masyarakat jangan dikurangi, kurangi saja anggaran yang diperuntukkan kepada kita jika kurang nanti bisa ditambah pada APBD Perubahan,” tegasnya.