"Sipol sebagaimana dimaksud, secara normatif tidak pernah diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017. Terlebih, penjelasan dari Bawaslu di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau dan Jawa Timur yang kami pantau menyebutkan soal tertutupnya akses bahkan untuk kerja pengawasan Bawaslu sendiri," ujarnya.

KPU melalui Sipol yang digunakan dalam verifikasi administrasi diduga telah melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas. Ia pun menyampaikan proses verifikasi tersebut tidak membuka ruang partisipasi publik, yang diamanatkan oleh Undang-undang.

 "Dengan kondisi tersebut di atas, maka KPU perlu untuk lebih membuka ruang keterlibatan publik, sekaligus melakukan evalusi atas kinerjanya dalam penyelenggaran tahapan Pemilu 2024," jelasnya.

Lebih lanjut, Kaka juga memandang perlunya keterlibatan Bawaslu selaku pengawas, dalam kerja-kerja yang mengawasi tahapan verfak tersebut secara melekat. Dia mengatakan peran Bawaslu diperlukan guna menyeimbangkan berjalannya verfak agar tidak terlalu menyulitkan parpol dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Kepada Bawaslu diminta untuk membuka ruang penyelesaian atas berbagai catatan dan keberatan dari para pihak, baik secara litigasi maupun non-litigasi untuk menjaga keadilan Pemilu, serta menggunakan kewenangan korektif atas permasalahan tersebut," pungkasnya.

(***)