RIAU24.COM - Lebanon pada Kamis (13 Oktober), menyetujui kesepakatan perbatasan maritim yang dimediasi AS dengan Israel. Presiden Lebanon Michel Aoun mengumumkan persetujuan tersebut. Perjanjian ini membuka produksi gas lepas pantai yang signifikan bagi kedua negara. Presiden Israel Yair Lapid mengatakan pada hari Rabu bahwa perjanjian itu akan mengurangi kemungkinan konflik dengan kelompok militan yang didukung Iran, Hizbullah.

"Saya mengumumkan persetujuan oleh Lebanon atas versi final yang disiapkan oleh mediator Amerika untuk menggambarkan perbatasan laut selatan," kata presiden Lebanon dalam pidato yang disiarkan televisi.

Aoun menggambarkan kesepakatan itu sebagai "pencapaian bersejarah". Dia menambahkan bahwa Lebanon "mampu memulihkan wilayah yang disengketakan seluas 860 kilometer persegi (330 mil persegi)".

"Libanon tidak memberikan satu kilometer persegi pun ke Israel," katanya, seraya menambahkan bahwa negaranya telah merebut kendali penuh atas ladang Qana, meskipun sebagiannya berada di dalam wilayah perairan Israel.

"Perjanjian tidak langsung ini menanggapi klaim Libanon dan sepenuhnya mempertahankan hak kami," katanya.
Dia menekankan bahwa "tidak ada normalisasi dengan Israel yang terjadi".

Israel dan Lebanon secara teknis masih berperang. Kesepakatan antara negara itu sebelumnya disambut oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Joe Biden.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, utusan AS Amos Hochstein pada hari Kamis memuji kesepakatan itu sebagai "perjanjian yang dapat dikreditkan untuk mencegah kekacauan dan konflik lebih lanjut di seluruh wilayah.

"Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lebanon adalah jawaban atas masalah dan bukan penyebabnya," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa kesepakatan itu akan memastikan "kemakmuran ekonomi untuk Lebanon, jaminan dari konflik, mengamankan perbatasan utara Israel", yang katanya akan diterjemahkan menjadi "tidak ada perang antara Israel dan Lebanon". 

***