RIAU24.COM - Saat ini sudah ada dua poros koalisi yang menyatakan akan maju usungkan Capres di Pemilu 2024 mendatang, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, PAN dan PPP, serta koalisi Partai Gerindra-PKB.

Namun, peta koalisi menuju Pilpres 2024 dinilai masih akan dinamis dan berkobar, karena parpol masih dapat melakukan penjajakan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun hingga 2024 mendatang.

Pernyataan ini disampaikan Siti Zuhro selaku Peneliti Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Siti menilai, semua partai masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik, serta menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk Pilpres 2024.

"Itu tidak mudah disimpulkan. Kalau saya masih dalam taraf saling menjajaki, mereka butuh chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, Pileg-nya oke, Pilpres-nya ok," kata Siti Zuhro kepada wartawan, Selasa (27/9/2022) dikutip dari sindonews.com.

Perempuan yang akrab disapa Wiwiek ini, berpendapat dengan melihat dinamika politik yang begitu cair maka dibutuhkan partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar Pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (paslon).

Lebih lanjut menurut profesor riset BRIN ini, Pilpres 2014 dan 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya ada dua pasang calon (paslon).

"Jadi menurut saya kalau kita enggak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros, yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras, toh enggak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society," ungkapnya.

Oleh karena itu, Wiwiek menekankan pentingnya masyarakat sipil untuk mendorong partai politik untuk menjalankan fungsi representasinya, dengan menghadirkan lebih dari dua paslon capres-cawapres.

"Jadi kalau civil society-nya kuat menyuarakan bahwa pelajaran 2 kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang harusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus dinuansakan dan dampak-dampak dari hanya 2 pasangan calon. Jadi kalau kita diam, civil society-nya diam, ya mereka melenggang," pungkasnya.

(***)