RIAU24.COM -BENGKALIS - Setelah melakukan Paripurna penyampaian Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bupati Kasmarni, hari ini DPRD kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2022, Senin 19 September 2022 kemarin.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua II Sofyan, S.Pd.I.,M.Si dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bagus Santoso dan Wakil Ketua III Syaiful Ardi. Sebelum rapat dimulai Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan menginformasikan jumlah anggota DPRD yang hadir bahwa korum terpenuhi.

Fraksi PKS menunjuk juru bicara Hj. Zahraini untuk menyampaikan pandangan umumnya. Zahraini menyampaikan, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah melakukan perbaikan terhadap tahapan proses rencana APBD baik itu Perubahan APBD T.A 2022 maupun proses tahapan APBD Murni 2023. 

"Hal ini sangat positif sehingga kedepannya perlu ditingkatkan lagi agar tahapan tersebut disampaikan tepat waktu maka memberikan waktu yang cukup bagi DPRD untuk membahasnya," ujarnya. 

Selanjutnya fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Al Azmi menyampaikan, fraksi Golkar terus menyambut baik atas arahan Bupati Bengkalis pada segenap kepala perangkat daerah agar proaktif dalam pembahasan antara TAPD bersama Banggar.

"Fraksi Golkar terus mengoptimalkan perannya dalam memberikan kontribusi terbaik terhadap proses-proses penyusunan anggaran, taat asas serta penguatan prioritas program pemerintah tetap menjadi kebijakan fraksi Golkar," terang Al Azmi.

"Kami mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan, baik jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Simon Lumban Gaol berikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. 

Rianto menyampaikan, Fraksi PAN juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan. Ini menjadi langkah positif yang harus ditingkatkan demi mewujudkan visi misi kepala daerah yang dinilai semakin progresif dalam mencapai tujuan.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Andi Fahlevi menyampaikan, beberapa pergeseran belanja program dan kegiatan, kondisi ini menyebabkan perubahan APBD menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar proses pembangunan dapat berjalan secara baik dengan tetap memilah dan melihat ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan serta prioritas-prioritas yang telah ditetapkan. 

Lalu, dr. Morison Bationg Sihite yang ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat, mendorong perubahan APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2022 ini memberikan perhatian pada program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan ekonomi kreatif. 

Terakhir, Firman sebagai juru bicara fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia berharap melalui perubahan APBD T.A 2022 ini pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat serta daerah.