RIAU24.COM -BENGKALIS - Sebagai upaya pemantapan sinergitas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan kesejahteraan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menghadiri rapat koordinasi di Pekanbaru, Sabtu 16 September 2022 kemarin.

Adapun anggota DPRD Bengkalis yang hadir di Rakor tersebut, Ketua Komisi I Febriza Luwu, Ketua Komisi III Laurensius Tampubolon dan Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan.

Kegiatan Rakor dibuka oleh Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bengkalis Aulia dan dihadiri oleh perangkat daerah, dunia usaha atau perusahaan, perguruan tinggi serta organisasi masyarakat seperti KNPI, BKNDI, BCN, HIPMI, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Aulia mengajak seluruh peserta Rakor untuk menyatukan visi agar kedepannya program TJSP benar-benar bisa terlaksana secara efektif, efesien, proporsional, berkualitas dan tepat sasaran serta memiliki banyak manfaat bagi masyarakat serta daerah.

"Melalui rapat koordinasi hari ini, hendaknya menjadi media perekat, sekaligus embrio gerakan pembangunan bersama antara pemerintah, perusahaan dan kelompok masyarakat, agar keberadaan forum TJSP ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap aulia.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Komisi I Febriza Luwu mengatakan, kebetulan komisi I bermitra dengan Disnaker yang merupakan tempat atau wadah untuk mengetahui dimana perusahaan-perusahaan yang terdaftar, ia juga mengapresiasi perusahaan Pertamina RU II yang memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pemerintah Kab. Bengkalis.

"Yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana kolaborasi pemerintah daerah bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. Bengkalis khususnya Range 1, perusahaan harus betul-betul memberdayakan berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat, kita ingin bagaimana bantuan itu terstruktur misalnya melalui UMKM, pemberdayaan, serta memberikan pelatihan-pelatihan,"ucap Febriza Luwu Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Kemudian lanjut Febriza Luwu, ia ingin apa yang menjadi kontribusi oleh perusahaan kepada pemerintah agar untuk dipublikasikan.

"Kita jadikan PHR contoh kepada perusahaan lain bagaimana kedepannya lebih baik lagi dan ini harus terus berlanjut dan terdata,"pungkasnya.