RIAU24.COM - DPRD Riau telah menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022 dan APBD Murni 2023. Namun, untuk pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD 2023 masih ditunda. 

"Rancangan KUA PPAS sudah masuk, konsekuensinya adalah DPRD Riau akan analisa, telaah, membahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Jumat (16/9/2022).

Kata dia, untuk pembahasan APBD Murni 2023, DPRD sudah sepakat untuk diundur dulu. Sebab, kata dia, KUA PPAS APBD Perubahan sudah terlanjur masuk, ditambah waktu yang singkat. 

"Karena diketentuan yang ada UU No 23 Tahun 2014 menyatakan pengesahan APBD Perubahan dilakukan sebelumnya berakhirnya masa anggaran, artinya di akhir September," kata dia. 

Lanjutnya, Ia yakin Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga tidak ada niat membuat keterlambatan. Namun ada proses yang membutuhkan kecermatan, sehingga pemprov membutuhkan waktu lebih, baru dimasukkan ke DPRD Riau.

"Tapi kami yakini APBD Perubahan ini penting. Makanya komitmen DPRD Riau akan segera mengesahkan APBD Perubahan dan menyarankan ke TAPD agar mengkomunikasikan ke Kemendagri senadainya terjadi kelambatan pengesahan melewati September 2022. Mudah-mudahan Riau diberi kompensasi. Intinya komunikasi saja," jelasnya. 

Ditanya apa saja prioritas untuk APBD Perubahan nantinya, Ia menyebut belum bisa menentukan karena KUA PPAS baru masuk. Sekarang proses sedang dikaji tim ahli banggar DPRD Riau. Ke depan, kata dia, DPRD Riau akan lakukan rapat pembahasan di internal hasil kajian dari tim ahli banggar dan akan dishare ke seluruh anggota Banggar.

"Di situ baru kelihatan. Salah satu mungkin terkait pembangunan infrastruktur, tapi kurang tau juga. Makanya batas waktu yang ada takutnya tidak semua terealisasikan di akhir tahun, makanya belum pasti," jelasnya.