RIAU24.COM - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat telah berlangsung sejak kemarin (15/9) hingga hari ini.

Diketahui ada tiga agenda utama Rapimnas tersebut, satu diantaranya menetapkan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

M. Jamiluddin Ritonga selaku pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, menilai ada dua kandidat capres yang menonjol melihat arus suara akar rumput Partai Demokrat.

Pertama yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada kemungkinan besar, kedunya dinilai akan diduetkan di 2024.

"Karena keduanya sama kuat, maka siapa yang menjadi capres dan cawapres tampaknya akan dilihat dari capres yang akan diusung partai yang akan diajak koalisi. Untuk itu, kemungkinan besar Partai Demokrat akan mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres (calon wakil presiden)," kata Jamil kepada wartawan, Kamis (15/9/2022) dikutip sindonews.com.

Kemudian, Jamil menyarankan agar Partai Demokrat sebaiknya mengumumkan capres dan cawapres menjadi satu paket dalam Rapimnas tersebut.

"Paket tersebut (Anies-AHY) yang selayaknya didorong ke partai koalisi untuk diusung pada Pilpres 2024," sarannya.

Jamil menuturkan, agenda kedua Rapimnas yakni Partai Demokrat juga akan menentukan koalisi.

Mengenai hal ini, Jamil berpandangan kemungkinan besar Partai Demokrat akan diputuskan koalisi dengan Partai Nasdem dan PKS karena melihat Partai asuhan anak SBY itu lebih intens berkomunikasi dengan kedua partai.

"Kalau Partai Demokrat pada Rapimnas nanti menetapkan koalisi dengan Nasdem dan PKS, maka paket Anies-AHY tampaknya memang sudah dikomunikasi sebelumnya. Karena itu, kemungkinan penolakan terhadap duet Anies-AHY dapat diminimalkan," terangnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, Rapimnas akan membahas kenaikan harga BBM. Mencermati dari pernyataan elite politik Partai Demokrat belakangan ini, maka Rapimnas diperkirakan akan merekomendasikan penolakan terhadap menaikan harga BBM.

"Kalau Partai Demokrat nantinya menolak kenaikan BBM, maka sebaiknya diikuti dengan solusi. Dengan begitu Partai Demokrat akan menjadi partai solutif bagi rakyat. Hal itu sesuai dengan slogannya, berkoalisi dengan rakyat," tandasnya.

(***)