RIAU24.COM -BENGKALIS - Ratusan massa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus terjadi di Bengkalis. Kali ini masa dari aliansi mahasiswa Politeknik Negeri (Polbeng) melakukan aksi demontrasi di Bengkalis, Selasa 13 September 2022.

Jumlah masa yang turun menyuarakan penolakan ini jauh lebih banyak dari masa aksi pada hari hari sebelum. Ratusan mahasiswa ini melakukan demontrasi di dua titik secara bergantian.

Pertama mereka mendatangi kantor Bupati Bengkalis dengan membawa mobil komando tepat para orator mengomandoi aksi penolakannya. Usai melaksanakan orasi di kantor Bupati Bengkalis masa kemudian bergerak ke kantor DPRD Bengkalis, dan melakukan orasi yang sama.

Saat melakukan aksi ada beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Bengkalis dan DPRD Bengkalis. Diantaranya meminta Pemerintah Bengkalis dan DPRD Bengkalis untuk sama sama dengan mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikan tarif BBM.

Tuntutan dibacakan langsung Kordinator umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Polbeng Alif Aldila Asa Uskita dihadapan Sekda Bengkalis yang menyambut masa di kantor Bupati Bengkalis.

Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengusut oknum oknum yang bermain di BBM.

"Kita minta pemerintah, menertibkan jam operasional APMS dan SPBU yang ada di Bengkalis. Memberikan batasan pembelian pada setiap pelaku usaha BBM seperti Pertamini dengan kapasitas sesuai dan memadai," ungkap Alif.

Selain masalah BBM Aliansi Mahasiswa Polbeng juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi. Usai membacakan tuntutannya mahasiswa meminta Sekda Bengkalis Bustami HY untuk menandatangani tuntutan mereka sebagai bentuk apa yang disampaikan mahasiswa ini sudah diterima pemerintah.

Pihaknya minta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan ini selama sepekan ini. Minimal separuh tuntutan ini sudah tindaklanjuti dalam satu pekan ini.

"Kalau tidak ditindaklanjuti kami akan turun dengan masa yang lebih besar lagi,"ungkap Alif mewakili mahasiswa.

Sementara itu Sekda Bengkalis Bustami HY mengatakan, yang disampaikan mahasiswa ini hal yang wajar. Apalagi aspirasi yang disampaikan mahasiswa tadi berlangsung damai dan bisa diterima dengan baik.

"Aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini sebagian besar kewenangannya bukan kewenangan Bupati dan kabupaten. Tetapi akan kita teruskan kepada pemerintah pusat,"ujar Bustami.