RIAU24.COM - Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa resmi dicopot dari jabatannya dan saat ini tugasnya digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) Muhammad Mardiono yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Walaupun begitu, KIB dinilai masih perlu mengantisipasi potensi gejolak di internal partai berlambang Kakbah tersebut.

A Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), mengatakan polemik di tubuh PPP diyakini akan berdampak pada kesolidan KIB.

Umam menyarankan Partai Golkar dan PAN untuk mewaspadai dampak dari pergantian pimpinan di PPP tersebut.

Ia menduga adanya gelagat kontrol kekuasaan politik dalam pergantian ketua tersebut. Gelagat itu terlihat dari cepatnya SK Kemenkumham diterbitkan, yaitu hanya 5 hari.

"Dengan demikian, polemik 'amplop Kiai' bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB. Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi," kata Umam kepada wartawan Selasa (13/9/2022) dikutip sindonews.com.

"Bahkan, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan bahwa operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," sambungnya.

Umam memperkuat analisisnya dengan fakta bahwa Suharso Monoarfa dan Mardiono sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso adalah Menteri Bappenas sedangkan Mardiono menjadi anggota Wantimpres.

Ia menduga adanya kemungkinan kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.

"Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama KIB yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya," jelasnya.

Lebih lanjut Umam menuturkan, meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.

"Karena itu, meski Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, namun mencermati dinamika politik pasca-pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP," terang Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu.

Umam menambahkan, pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan mempengaruhi eksistensi PPP ke depan. Karena bagaimanapun, PPP memiliki basis pemilih Islam dan jaringan pesantren.

"Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Jadi, dibutuhkan kerja keras, karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan," pungkasnya.

(***)