RIAU24.COM - Gelombang demo tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di DPRD Riau seminggu kemarin hingga saat ini terus bergulir.  

Wakil ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan tidak mempermasalahkan mahasiswa melakukan demo dan siap memfasilitasi. 

"Kita siap memfasilitasi karena demo ini sudah diatur undang-undang. Namun saya berharap demo dilakukan tertib dan mematuhi aturan perundang-undangan yang ada,"kata Hardianto. Senin (12/9/2022).

Menurut Hardianto kebijakan kenaikan BBM adalah kebijakan pemerintah pusat. Sehingga kewenangan berada ditangan pemerintah Jokowi.

"Kita di DPRD Riau hanya menyampaikan tuntutan mahasiswa pada pemerintah pusat,"terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat juga menyebut hal yang sama, bahwa demonstrasi atau unjukrasa secara sah diatur di dalam undang-undang (UU), sebagai wadah atau ruang bagi masyarakat untuk bersuara atau menyuarakan pendapatnya. Kata dia, demonstrasi harus dilakukan dengan santun dan disuarakan dengan bahasa yang baik.

"Kenaikan harga BBM, memang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat kecil. Di mana, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya inflasi. Naiknya inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat. Semakin banyak masyarakat kecil yang tidak lagi memiliki daya beli, maka itu menimbulkan kemiskinan baru," kata Ade Hartati.

Ia berpendapat, pemerintah pusat harus menunda kebaikan harga BBM ini. Pemerintah harus memproteksi masyarakat yang akan terdampak terhadap kenaikan harga BBM ini, sebelum mengambil kebijakan. 

"Pemerintah harus menunda kenaikan harga BBM untuk memastikan terlebih dahulu, bagaimana memproteksi rakyat kecil dari pengaruh kenaikan harga BBM," jelasnya.