RIAU24.COM - Taliban menduduki kursi pemerintahan Afganistan sejak tahun lalu. Menguasai wilayah tersebut membuat Taliban memiliki kuasa terhadap warga negara. Hal ini pula membuat Taliban memiliki kuasa dalam mengeluarkan lebih dari 700.000 paspor bagi warga negara Afghanistan di dalam negeri, dan menghasilkan pendapatan sekitar 50 juta dolar, demikian menurut beberapa pejabat.  

Mengutip dari VOA Indonesia, Jumat (26/8/2022) Wakil Direktur Departemen Urusan Paspor Afghanistan, Shirshah Quraishi mengatakan kepada wartawan di Kabul, pada Selasa (23/8), bahwa “pihaknya telah mengeluarkan hingga 4.000 paspor setiap hari dan kami hendak meningkatkannya menjadi 10.000 paspor.”

Hingga saat ini sudah setengah juta warga telah tinggalkan afganistan karena kawatir akan  represif yang dilakukan kelompok taloban.  Melihat banyaknya kelaparan dan kemiskinan sejak Taliban kembali berkuasa membuat ratusan ribu warga Afghanistan telah meninggalkan negara itu selama setahun terakhir.

Pemerintah Amerika Serikat, yang telah mengevakuasi 120.000 warga Afghanistan tahun lalu, berencana memukimkan kembali mereka melalui program Visa Imigrasi Khusus dan Prioritas-2. Menurut badan PBB urusan pengungsi UNHCR, sekitar setengah juta warga Afghanistan diperkirakan telah meninggalkan negara itu beberapa bulan setelah Taliban mengambilalih kekuasaan.

Meskipun Taliban telah melarang perempuan untuk bekerja - kecuali dalam sektor kesehatan dan pendidikan - dan menutup sekolah menengah untuk anak perempuan, pihak berwenang telah mengeluarkan paspor bagi pelamar laki-laki dan perempuan.

Kepemimpinan Taliban menghasilkan lebih dari $1 juta dari biaya visa yang dibayarkan oleh lebih dari 4.100 warga negara asing yang telah mengunjungi Afghanistan setahun terakhir ini. Pemasukan dari paspor dan visa ini adalah bagian kecil dalam anggaran belanja Taliban yang mencapai $2 miliar untuk tahun ini, yang dilaporkan mengalami defisit sebesar $500 juta.

Donor asing telah menghentikan semua bantuan non-kemanusiaan ke Afghanistan setelah Taliban mengambilalih kekuasaan di negara itu pada pertengahan Agustus 2021. Hal tersebut memicu pengangguran besar-besaran, meningkatkan kemiskinan dan krisis kemanusiaan. Pada tahun 2020 Afghanistan menerima bantuan pembangunan sebesar $4,2 miliar. (Mer)