Sebuah kelompok hak asasi manusia internasional bulan lalu secara resmi meminta Singapura untuk mendakwa Rajapaksa atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara selama beberapa dekade di negaranya.

Proyek Kebenaran dan Keadilan Internasional yang berbasis di Afrika Selatan mengatakan telah mendesak Singapura untuk menerapkan yurisdiksi universal untuk menangkap mantan presiden karena pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Kamar Jaksa Agung Singapura mengkonfirmasi telah menerima pengaduan dari kelompok hak asasi manusia tanpa memberikan rincian.

Seorang kepercayaan Rajapaksa mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mantan pemimpin itu ingin pulang karena protes terhadap pemerintahannya telah mereda, tetapi penggantinya Ranil Wickremesinghe telah menasihatinya agar tidak kembali lebih awal.

Para pejabat Singapura mengatakan dia melakukan kunjungan pribadi ke negara kota itu dan menteri luar negeri menekankan bahwa dia tidak diberi hak istimewa apa pun.

“Secara umum, pemerintah Singapura tidak memberikan hak istimewa, kekebalan, dan keramahan kepada mantan kepala negara atau kepala pemerintahan,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam jawaban tertulis atas pertanyaan di parlemen pekan lalu.