Ditempat yang sama, Syafroni Untung sangat menyayangkan dengan adanya sistem zonasi yang belum maksimal ini karena sejumlah orang tua/wali murid tidak bisa menyekolahkan anaknya. 

"Sebanyak 28 orang siswa yang berada di kelurahan air jamban belum bisa masuk sekolah, sementara jarak sekolah dari rumah meraka tersebut hanya 800 meter. Dan saat ini, setelah diterapkan sistem zonasi maka masuk ke sekolah langsung terhambat, permasalahan zonasi ini harus secepatnya diselesaikan karena sejatinya setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,"tegas Syafroni Untung.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tati Lindawati menjelaskan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disetiap tahunnya memang sudah menjadi masalah yang berulang ulang kali.

"Untuk camat mandau dan Bathin Solapan agar mengecek kembali KK yang dikeluarkan oleh capil lebih dari satu KK dan secara otomatis masuk ke sistem sehingga pada saat pendaftaran sekolah tidak diterima, berdasarkan sistem, kemudian untuk permohonan penambahan sekolah terlebih dahulu menyiapkan lahan yang nantinya akan disampaikan kembali ke dinas provinsi riau agar bisa masukkan ke anggaran tahun berikutnya,"ujar Tati Lindawati.

Menurutnya, solusi untuk menambah lokal regulasinya adalah agar menyurati Disdik terlebih dahulu dan lengkap dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti ketersediaan guru mengajar, sarana prasarana yang memadai maka dengan itu semua bisa di pertimbangkan untuk penambahan lokal baru.

Kemudian, masalah kurang koordinasi kepala sekolah secepatnya akan di evaluasi kembali kinerja kepala sekolah tersebut.