Ketiga, meminta presiden dan DPR RI memastikan harga pupuk agar berpihak pada masyarakat khususnya petani.

Keempat, meminta presiden mengkaji ulang penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan bagi petani kelapa sawit.

Kelima, kepada gubernur mengkaji ulang penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan melakukan penegakan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga TBS di provinsi Riau.

Keenam, meminta ketua DPRD Riau melaksanakan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit sesuai peraturan gubernur provinsi Riau nomor 5 tahun 2021 junto peraturan gubernur provinsi Riau nomor 77 tahun 2020 tentang tata cara penetapan TBS.