Oleh karena itu Mendagri harus bisa menolak izin kunker tersebut dan gubenur selaku kepala daerah jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup, apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk anggaran ini bisa dialihkan di APBD Perubahan. 

Selain itu, PLT Sekwan juga harus tegas, hasil kunjungan di tahun 2019 harus ditagih dan hasil dari kunjungan yang menjadi target yang ingin dikerjakan di Riau harus di paparkan apa saja yang sudah di lakukan dan apa saja yang belum di lakukan.

"Kalau hal ini tidak ada pantas saja dugaannya publik benar bahwa antara DPRD dan Sekretariatan Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura,"tutup Taufik. 

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Riau diketahui sudah berangkat Plesiran ke luar negeri untuk gelombang pertama pada hari Senin (11/7/2022).

Kepergian wakil rakyat ini juga dibenarkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus.

"Memang mereka ada mengurus izin studi banding ke Amerika, dan beberapa negara Eropa lainnya, saya tak ingat," kata Firdaus. Selasa (12/7/2022).