RIAU24.COM - Untuk memfasilitasi penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Kematian jemaah haji yang meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci, pihak Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan akan mempercepat prosesnya.

Hal ini menanggapi informasi dari medical mission (Surat Keterangan Kematian) jemaah oleh Embassy of the Republic of Indonesia di Makkah yang juga menerima permintaan untuk menerbitkan Dokumen Akta Kematian.

"Penerbitan dokumen kependudukan ini dilakukan secara cepat, mudah dan gratis. Keluarga korban tidak perlu mengurus sendiri, karena sudah diuruskan oleh jajaran Dukcapil Daerah sesuai dengan alamat KTP-el atau KK korban," ujar Zudan selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Rabu (6/7/2022) dikutip dari haji.okezone.com.

Tahap pertama telah diterbitkan 2 akta kematian jemaah atas nama Suhati dan Suharno yang meninggal di Mekkah melalui Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Pada Senin 4 Juli 2022 Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Utara, Edward Idris telah menyerahkan Dokumen Kependudukan secara langsung kepada ahli warisnya Rendy Andika Yudhaswara di kediaman.

Selanjutnya, Selasa 5 Juli 2022 Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Selatan, Muhammad Nurrahman juga telah selesai memproses penerbitan dan menyerahkan langsung Dokumen Kependudukan kepada keluarga almarhum di kantor Kelurahan Ragunan.

Sekedar informasi, dokumen Kependudukan yang diserahkan yaitu Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el bagi suami atau istri yang ditinggalkan untuk diubah statusnya menjadi cerai mati yang mana layanan ini disebut 3 in 1.

Zudan melaporkan hal tersebut bisa dilakukan dengan cepat karena semua layanan Dukcapil sudah terintegrasi dan terkoneksi secara online yang mana semua dokumen kependudukan ditandatangani secara digital.

Dokumen tersebut juga bisa dicetak dari manapun, serta file dokumen dalam bentuk PDF bisa dikirim langsung lewat surat elektronik atau melalui Whatsapp.

"Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, maka Ditjen Dukcapil Pusat dan Dinas Dukcapil daerah berkoordinasi segera untuk menerbitkan dokumen kependudukan," ungkap Zudan.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yaitu meminta Dinas Dukcapil daerah memanfaatkan perkembangan teknologi infomasi yang semakin mudah bagi masyarakat salah satunya pelayanan terintegrasi.

"Kita jangan sampai ketinggalan dari perkembangan revolusi teknologi informasi yang terus bergerak ini, untuk kepentingan kebaikan, terutama untuk pelayanan publik," pungkasnya.