Kelmi menyebutkan, untuk tahun 2020 lalu, silpa provinsi Riau di atas Rp400 miliar. Kemudian di tahun 2021 mencapai Rp989 miliar. 

"Artinya alangkah ruginya yang semestinya program-program pro rakyat ini yang bisa dikerjakan di tahun 2022, tapi uang mengendap dan SILPA hampir Rp1 triliun, sehingga program tidak berjalan,"terangnya.

Dari apa yang disampaikan itu lanjut Kelmi, perlu menjadi rambu-rambu bagi DPRD dan Pemprov Riau dalam hal pembahasan APBD 2022/2023 nantinya agar tidak ada Silpa lagi.