RIAU24.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto mempertanyakan sikap pemerintah yang berencana menerapkan transaksi jual beli minyak goreng atau migor menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Katanya, langkah itu dinilai akan membuat masyarakat repot untuk membeli sekadar migor dikutip dari viva.co.id, Kamis, 30 Juni 2022.

Dia menyoroti kebijakan itu karena mestinya pemerintah menyediakan kebutuhan pokok dengan stok yang aman dan harga terjangkau.

"Bukan sebaliknya malah menambah beban masyarakat dengan kebijakan tersebut," sebutnya.

"PKS yang DNA nya melayani masyarakat, maka kita bersuara dengan lantang untuk kebijakan itu. Akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi," ujarnya.

Tambahnya, rencana penggunaan PeduliLindungi bukan meringankan masyarakat untuk membeli migor.