RIAU24.COM - Projo, kelompok sukarelawan beranggotakan tujuh juta orang yang bersekutu dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah meredam spekulasi bahwa mereka akan menjadi partai politik, tetapi mengatakan akan mendukung seorang kandidat yang akan melanjutkan warisan presiden ketika masa jabatannya berakhir pada 2024.

Dalam sebuah wawancara dengan The Straits Times, Ketua Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa meskipun kelompok tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk membentuk sebuah partai, ia dapat lebih fokus pada kebangsaan dan agenda rakyat dan tidak perlu khawatir untuk tetap berkuasa sebagai sebuah partai politik.

"Kami sudah sepakat dengan Pak Jokowi untuk tidak mengubah haluan setiap kali ada presiden baru. Kami ingin mengejar keberlanjutan sehingga apa yang dia lakukan sekarang akan dilanjutkan (oleh penggantinya)," kata Pak Budi yang juga wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di antara prioritas Presiden yang belum selesai adalah proyek infrastruktur utama, terhambat oleh realokasi anggaran ke jaring pengaman sosial selama pandemi Covid 19, dan pengembangan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Pada kongres Projo di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Mei, Budi yang berusia 61 tahun yang menjadi ketua dewan penasihat kelompok itu, mengisyaratkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (53) pada pemilihan presiden berikutnya pada 2024.

“Kalau politik jangan terburu-buru, padahal yang kita dukung tahun 2024 kemungkinan besar ada di sini,” ujarnya kepada massa yang hadir dalam acara yang dihadiri Pak Ganjar itu.

Namun, preferensinya berbenturan dengan sikap partai terbesar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di mana Jokowi, Ganjar dan Budi adalah kadernya.

Saat membuka rapat kerja nasional partai pada 21 Juni, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa mendukung calon presiden adalah hak prerogatifnya.

"Siapa pun yang melakukan manuver akan keluar. Jangan ada orang di PDI-P yang meletakkan telurnya di dua atau tiga keranjang, melakukan manuver," katanya.

PDI-P yang berkuasa, yang mengamankan 128 kursi, atau 22 persen kursi parlemen pada 2019, adalah satu-satunya partai yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan berikutnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Diyakini bahwa partai tersebut kemungkinan akan mendukung putri Megawati, yaitu Ketua DPR, Puan Maharani (48) yang elektabilitasnya dalam jajak pendapat utama telah tertinggal dari Ganjar.

Dr Kunto Adi Wibowo, direktur eksekutif Kelompok Penelitian dan Diskusi Opini Publik Indonesia, mengatakan bahwa komentar Megawati mengirimkan sinyal kepada relawan Projo untuk tidak memaksa partai mendukung Ganjar.

“Bisa saja PDI-P mencalonkan Pak Ganjar, tapi kecil kemungkinannya, dan itu juga tergantung sejauh mana Bu Puan bisa menggiring simpati masyarakat kepadanya,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu mencontohkan skenario lain di mana Ganjar mundur dari PDI-P dan bergabung dengan partai lain, yang membentuk koalisi elektoral dengan partai lain.

“Dalam hal ini, Projo bisa mengikuti kemanapun Pak Ganjar bersekutu,” ujarnya.

Pengamat mengatakan bahwa koalisi baru yang terdiri dari partai tertua Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) - dapat mengakomodasi Pak Ganjar sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk mencalonkan diri, dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (59) yang elektabilitasnya di berbagai jajak pendapat masih rendah.

Budi mengatakan bahwa Projo belum memilih calon presiden untuk didukung, dan akan mengandalkan hasil dari proses konsultasi multi-stakeholder demokratis, terbuka dan transparan yang akan dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dari Juli hingga Maret tahun depan.

Dia menambahkan, Projo akan terbuka untuk berkolaborasi dengan partai politik mana pun.