Adapun Pasal 72 yang dimaksud di atas terdiri dari dua ayat yakni ayat 1, 1a, dan 1b serta Pasal 72 ayat 2. Pasal 72 ayat 1 berbunyi: Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sebelumnya, pembentukan UU PPP banyak ditentang aktivis dan pakar hukum. Sebab undang-undang itu dinilai sebagai siasat pemerintah dan DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.

MK menyatakan UU Ominbus Law Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembuatannya. Pola Omnibus Law tidak dikenal dalam pembuatan produk hukum di Indonesia, dilansir cnnindonesia.com.

MK lalu memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), dengan memasukkan aturan pembuatan UU menggunakan metode omnibus law. Jika tidak, maka Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan sah.

Omnibus Law Cipta Kerja juga dikritik karena pemerintah merevisi draf UU tersebut yang sudah diketok DPR dengan alasan salah ketik.