Pakar PBB mengatakan serangan terhadap anak-anak menunjukkan respon masyarakat internasional terhadap kudeta telah gagal.

“Negara-negara harus segera mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengatasi meningkatnya krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan yang menempatkan anak-anak Myanmar pada risiko menjadi generasi yang hilang. Negara-negara harus mengejar sanksi ekonomi yang lebih kuat dan investigasi keuangan yang terkoordinasi. Saya mendesak negara-negara anggota untuk berkomitmen pada peningkatan dramatis dalam bantuan kemanusiaan dan dukungan regional yang tegas bagi para pengungsi,” katanya, mendesak peningkatan tekanan pada para pemimpin kudeta, dan langkah-langkah yang lebih kuat untuk mengekang kemampuan militer. untuk membiayai kekejaman.

Negara-negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin kudeta dan beberapa bagian dari kerajaan bisnis militer yang luas. Pada bulan Februari, Uni Eropa memperluas langkah-langkahnya untuk memasukkan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) milik negara, yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan bagi militer, dan kelompok masyarakat sipil mendesak Amerika Serikat untuk mengikutinya.

Andrews mencatat bahwa masyarakat internasional hanya berkomitmen 10 persen dari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Respons Kemanusiaan Myanmar 2022 dan sebagai akibatnya program-program penyelamatan nyawa untuk anak-anak harus ditunda.

PBB memperkirakan bahwa sekitar 7,8 juta anak putus sekolah akibat kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar, sementara puluhan ribu anak kehilangan imunisasi rutin dan perawatan kesehatan penting lainnya dengan runtuhnya sistem kesehatan masyarakat.