RIAU24.COM - Jokowi mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB.

Diketahui dalam reshuffle kabinet nanti siang, Jokowi akan melantik dua nama baru untuk menjadi menterinya.

Dilansir dari Tribunnews.com, informasi dari sumber pemerintah, dua nama yang akan dilantik adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Mantan Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto.

Sumber itu menyebutkan, Zulkifli Hasan akan dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi. Sedangkan, Hadi Tjahjanto akan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain Menteri, Isu reshuffle wakil menteri disebut juga akan dilakukan Jokowi siang ini.

Berdasarkan sumber, Presiden akan melantik tiga wakil menteri namun belum diketahui wakil menteri apa saja yang akan dilantik dan dirombak.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Jokowi akan melakukan reahuffle kabinet pada hari ini.

Kabar tersebut ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.

Pramono mengatakan, Presiden dapat melakukan reshuffle kabinet kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Juni 2022, dikutip dari msn.com.

Pramono menegaskan selama 8 tahun berjalannya pemerintahan yang dipimpin Jokowi, Presiden sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinet saat ini.

“Ya, yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” ucapnya.

“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” tutupnya.