"Ranperda kerjasama daerah menjadi skala prioritas untuk dibentuk tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disinkronkan dengan undang-undang-undang cipta kerja serta perlunya komunikasi yang baik untuk mendapatkan Perda yang sempurna, baik itu kerjasama daerah maupun kerjasama luar negeri," tegas Sanusi.

Kepala Biro Hukum Elly Wardhani menanggapi, perlunya regulasi di dalam menyusun draft naskah akademis yang perlu dituangkan di dalam Perda dan perlu sinergitas dengan OPD terkait untuk menyempurnakan Ranperda kerjasama daerah ini nantinya.

Selain itu, dari Kepala Bagian Perundang Undangan Wan Mulkhan memberikan masukan untuk mengganti judul pansus Kerjasama Daerah menjadi "Penyelenggaraan Kerjasama Daerah" agar adanya perbedaan PP dan Perda dan perlu dipertegas lagi didalam draft naskah akademis apa-apa saja peraturan yang mencakup didalam ruang lingkup daerah.

Terakhir, Kepala Bagian Pemerintahan Kerjasama Eldy walvelly menyampaikan terkait draft naskah akademis pansus kerjasama daerah perlu memperkuat posisi penyelenggaraan kerjasama daerah antara pemerintah daerah dan DPRD untuk bisa saling bersinergi.