RIAU24.COM -BENGKALIS - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Provinsi Riau membahas pola penganggaran aspirasi masyarakat terhadap dana hibah, pada Rabu (25/05) kemarin.

Diskusi dilakukan bersama Dr. Zulfendri tenaga ahli komisi dan Nifzar Tenaga Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau di ruang rapat Komisi III.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan menyampaikan banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD terkait dana hibah ini seperti operasional rumah ibadah yang dibantu oleh pemerintah, selebihnya sulit dianggarkan karena pemerintah juga harus berhati-hati dalam menganggarkan karena harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Untuk itu diperlukan informasi mengenai mekanisme dana hibah, seperti apa tahapannya, aturan yang dilaksanakan oleh provinsi serta sampai ke proses pencairan agar tepat sasaran sesuai perundang-undangan yang berlaku.

H. Adri menambahkan, bahwa secara proses penganggaran pemerintah Kab. Bengkalis sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan Kemendagri dalam artian ada proposal dan anggaran sudah disetujui, yang sering menjadi masalah adalah dalam teknis pelaksanaan yang terkadang tidak bisa dilaksanakan hanya karena beda persepsi dan beda pemahaman dari penerjemahan terkait dana hibah.

Dalam hal ini perlu diskusi lebih dalam lagi bersama pihak provinsi dan OPD dari Kabupaten Bengkalis yaitu Kesra, Dinas sosial, dan Bappeda, serta Andris Wasono selaku Asisten I Bupati Bengkalis.