Sebagai kompilasi produk administrasi instansi terkait indikator ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kelurahan se-Kota Pekanbaru yang dapat digunakan sebagai acuan semua pihak dalam mengambil keputusan strategis sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing

"Teranyar Kota Pekanbaru meraih ranking terbaik kedua untuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional. Berdasarkan Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021 yang diterbitkan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI pada tahun 2022 ini, Pekanbaru menduduki peringkat terbaik kedua dari 98 kota se-Indonesia dengan skor 90,56, satu tingkat dibawah kota Denpasar pada posisi teratas dengan skor 93,97 atau dengan kata lain IKP Kota Pekanbaru adalah IKP tertinggi untuk Kawasan Pulau Sumatera. Melesat ke posisi dua terbaik, Pekanbaru melangkahi 20 tingkat karena sebelumnya Pekanbaru berada pada rangking 22 di tahun 2020 yang lalu," ujarnya, Selasa (17/5).

Hal ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sehingga diharapkan tersedianya sumber daya manusia Pekanbaru yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau dalam istilah Pak Wali Kota Firdaus sebagai manusia yang smart “Smart People”. Sebagai bentuk keseriusan akan hal ini, IKP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Pemko Pekanbaru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 -2022 dalam rangka Mewujudkan misi ke-4 dari 5 misi kota Pekanbaru yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri.

Sebagai Kadis Ketapang katanya, Wali kota mengarahkan agar Kadis dan jajaran beserta seluruh stakeholder harus bekerjasama dengan super team.

"Agar bekerjalah dengan superteam karena kita bukanlah seorang superman. Pahami tupoksi dan saling bersinergi satu sama lain. Jadi ini adalah buah hasil dari seluruh stakeholder, baik yang berada dalam Internal Pemko maupun eksternal sekalipun," ujar Alek mengenang pesan Firdaus.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP yang disusun, Berdasarkan Buku IKP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi.