RIAU24.COM - Pengadilan Myanmar yang dikuasai militer menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi pada Rabu (27 April) setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pertama dari 11 kasus korupsi yang menimpanya, menurut sumber yang mengetahui proses persidangan.

Pemenang Nobel, yang memimpin Myanmar selama lima tahun sebelum dipaksa dari kekuasaan dalam kudeta pada awal 2021, telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran, yang membawa hukuman penjara maksimum gabungan hampir 190 tahun jika terbukti bersalah seluruhnya.

Hakim di ibu kota, Naypyitaw, menjatuhkan putusan beberapa saat setelah pengadilan digelar, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena persidangan diadakan secara tertutup, dengan informasi terbatas.

Tidak segera jelas apakah Suu Kyi, 76, tokoh perjuangan Myanmar melawan kediktatoran militer, akan dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman.

Sejak penangkapannya, dia telah ditahan di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Seorang juru bicara pemerintah militer tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Kasus terbaru berpusat pada tuduhan bahwa Suu Kyi, menerima 11,4 kg emas dan pembayaran tunai senilai total $600.000 (S$826.605) dari anak didiknya yang berubah menjadi penuduh, mantan kepala menteri kota Yangon, Phyo Min Thein.

Suu Kyi menyebut tuduhan itu "tidak masuk akal".

Nay Phone Latt, mantan pejabat di partai berkuasa yang digulingkan Suu Kyi, mengatakan keputusan pengadilan apa pun bersifat sementara, karena kekuasaan militer tidak akan bertahan lama.

"Kami tidak mengakui keputusan, undang-undang, atau peradilan junta teroris ... rakyat juga tidak mengakuinya," kata Nay Phone Latt, yang berada di bawah naungan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang telah mendeklarasikan pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan militer. Saya tidak peduli berapa lama mereka ingin hukuman, apakah itu satu tahun, dua tahun, atau apa pun yang mereka inginkan. Ini tidak akan bertahan lama." katanya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta dan masyarakat internasional telah menolak persidangan sebagai lelucon dan menuntut pembebasan Suu Kyi. Junta telah menolak untuk mengizinkan kunjungannya, termasuk oleh utusan khusus Asia Tenggara yang mencoba untuk mengakhiri krisis.

Militer mengatakan Suu Kyi diadili karena dia melakukan kejahatan dan sedang menjalani proses hukum oleh pengadilan independen. Ia telah menolak kritik internasional sebagai campur tangan dalam urusan negara berdaulat.

Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris di Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar atas putusan hari Rabu.

Sejak penangkapannya pada pagi hari kudeta 1 Februari tahun lalu, Suu Kyi telah didakwa dengan berbagai kejahatan mulai dari pelanggaran undang-undang pemilu dan rahasia negara hingga penghasutan dan korupsi, tuduhan yang dikatakan para pendukungnya dibuat-buat untuk membunuh peluang ia kembali ke dunia politik.