RIAU24.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk memantau manuver para menteri, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Pasalnya, ada kementerian yang 'menyebrang' kewenangannya.

Misalnya, Kementerian Perindustrian yang mem-bypass wewenang Kementerian Perdagangan terkait tata kelola minyak goreng. “Banyak persoalan sekarang Kemenko lewat Kemenperin mencabut wewenang Kemendag. Misalnya, lahirnya Permenperin Nomor 8 Tahun 2020 soal tata kelola minyak goreng,” ujar Darmadi kepada wartawan, Rabu, 27 April.

Dengan masalah itu, Darmadi menilai, ke depan tidak tertutup kemungkinan apabila kewenangan yang dimiliki Kemendag akan terus dipreteli dengan berbagai manuver melalui Kementerian Perekonomian.

“Ke depan akan lebih banyak lagi rencana Kemenperin lewat Kemenko yang merencanakan pengurangan wewenang Kemendag," katanya.

Oleh karena itu, politikus PDIP itu mengingatkan Presiden Jokowi untuk memantau menterinya secara seksama. "Presiden harus jeli memantau ini," tegas Darmadi. Bendahara Megawati Institute itu menuturkan, upaya mempreteli kewenangan di Kemendag cukup mudah untuk di analisa. Misalnya, yang berkaitan dengan persoalan pertimbangan produk secara teknis (Pertek).

Di mana, kata Darmadi, akan mulai diterapkan untuk beberapa produk, terutama produk produk elektronik. Bahkan, menurutnya, Kemenperin sedang melakukan uji coba Pertek tersebut.

"Kemenperin, dulunya pelaku usaha bisa mengajukan persetujuan impor produk tanpa pertek. Ke depan diduga banyak produk akan disyaratkan Pertek,” ungkapnya.

“Dengan demikian, ujung-ujungnya pengaturan kuota. Padahal pengaturan kuota hanya akan menciptakan banyak Kolusi,” tambah Darmadi.