RIAU24.COM -  Sejumlah organisasi masyarakat yang ingin melakukan somasi terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Airlangga Hartarto, Menteri Muhammad Lutfi, dan Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita lantaran kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keputusan ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak dikutip dari suara.com, Sabtu, 23 April 2022.

"Kami mendukung somasi yang disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil kepada presiden beserta jajaran menterinya terkait kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng," sebutnya.

Lampu hijau diberikan lantaran krisis minyak goreng di Indonesia sudah berlangsung hampir tujuh bulan.

Dan selama itu pula, pemerintah dipandangnya tidak mampu menyelesaikan, terutama akar masalahnya, yakni praktik kartel yang dilakukan pengusaha dalam menguasai produksi hulu (CPO) hingga hilir.

"Alih-alih bergerak cepat menyelesaikan akar masalah, yang terjadi malah saling lempar tanggung jawab," ujarnya.

Pemerintah juga disebutnya tidak menerapkan sanksi kepada pelanggaran dan pembangkangan produsen CPO.