Selama masa jabatan pertama Widodo dari 2014 hingga 2019, Jakarta menghabiskan 90,45 miliar rupiah (S$8,6 miliar) untuk menyewa influencer guna mempromosikan kebijakan mereka, menurut Indonesia Corruption Watch.

Ketika pariwisata mulai melambat pada Februari 2020 setelah pandemi Covid-19 melanda, Indonesia berusaha menghabiskan hingga 72 miliar rupiah untuk menyewa influencer untuk mempromosikan pariwisata - sebuah rencana yang menghadapi reaksi keras dari publik. “Ada persepsi di kalangan pejabat bahwa kebijakan pemerintah tidak akan populer jika tidak mempekerjakan influencer untuk mempromosikannya,” kata Ujang. "Itulah mengapa kami sekarang memiliki tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi duta merek untuk banyak hal."

Lina Miftahul Jannah, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, mengatakan tidak ada salahnya mempekerjakan influencer untuk mensosialisasikan agenda pemerintah, selama pemerintah transparan tentang bagaimana mereka dipilih.

"Pemerintah harus punya perhitungan sendiri, dan perhitungan ini perlu dikomunikasikan ke publik," katanya. "Dalam kasus Maudy misalnya, kami tidak tahu mengapa dia terpilih karena dia bukan satu-satunya selebriti yang mengenyam pendidikan di luar negeri."