RIAU24.COM - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi mengatakan bahwa provinsi Riau saat ini sudah mempunyai komitmen besar dalam perlindungan lingkungan seperti ada Riau hijau atau Riau green, pembangunan rendah karbon dan beberapa lain berkenaan isu lingkungan. 

Tapi meskipun begitu, pihaknya melihat komitmen dari pemerintah Riau cukup tinggi namun sayangnya kebijakan dan program anggarannya masih biasa-biasa saja. Maka dari itu Fitra bersama koalisi masyarakat sipil saat ini mempromosikan model kebijakan dengan konsep penerapan Ecological Fiscal Transfers (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Riau Hijau atau pemberian insentif berdasarkan kinerja. Seperti pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi. Provinsi kepada kabupaten dan daerah di Riau.

Demikian disampaikan Triono usai menggelar acara Mini Workshop Pengembangan TAPE/TAKE di Riau yang dihadiri pemerintah provinsi Riau beberapa narasumber dari luar Riau melalui zoom meeting di salah satu hotel di Pekanbaru. Kamis (14/4/2022).

Dikatakan Triono, insentif ini akan diarahkan untuk stimulasi bagi kabupaten dan kota yang mendukung perlindungan lingkungan hidup. Dan tentunya mereka yang memiliki kinerja tinggi.

"Model kebijakan itu bisa dilakukan pemerintah Riau untuk memberikan insentif bagi kabupeten dan kota yang kinerja tinggi terhadap lingkungan hidup. Karena Riau hijau itu tidak bisa diimplementasikan oleh provinsi sendiri tanpa melibat kabupaten dan desa,"terangnya.

Ditanya apakah tidak ada stimulus itu diberikan oleh pemerintah provinsi pada daerah di Riau. Dia mengatakan ada tapi dalam bentuk dukungan anggaran, atau reward kalau berkerja.

"Tapi sejauh ini isu lingkungan hidup belum di termainstremingkan selain bantuan keuangan desa yang didalamnya bisa digunakan untuk lingkungan hidup. Tapi harapannya agar desa berkerja lebih giat harus diberi nilai agar mereka bisa berkompetisi. Karna bantuan keuangan ke desa diberi tidak sama rata,"katanya.

Sementara itu, tenaga ahli gubernur Riau bidang LHK, Johny Setiawan Mundung mengatakan untuk program Riau hijau gubernur Riau Syamsuar sangat konsen pada hal tersebut. Sebagai bukti Riau hijau ini sudah masuk dalam RPJMD. Implementasinya tertuang dalam Pergub no 9 tahun 2021 yang menjadi payung hukum untuk bergerak. 

"Selain itu untuk Riau hijau ini juga ada program gubernur dalam peraturan pembatasan pemakaian sampah plastik dan minuman plastik.  Kemudian program penghijauan yang disiapkan DLHK berupa 1 juta pohon se tahun yang bisa digunakan dan dipakai secara gratis ditanam oleh masyarakat dilahan tandus dan kosong,"terangnya.

Selain itu, tambahnya terkait Riau hijau ini, gubernur juga mencontohkan mempromosikan objek wisata yang ada di desa. Seperti saat mengunjungi tempat objek wisata di desa seperti Kampar ketika itu dihadiri Mentri ekonomi kreatif.

"Ini salah satu merupakan bagian dari ekonomi Riau hijau itu sendiri. Kemudian pak gubernur Riau juga  membagikan 7 ton bibit ikan di beberapa daerah. Hingga di rumahnya sendiri, dan dinas diterapkan Riau hijau tanpa minuman plastik dan banyak lainnya,"terangnya.

Dalam dari itu untuk RPJMD Riau green ini dikatakannya baru Riau yang menerapkan untuk daerah lain belum ada. Jadi sudah konkrit sejak menjabat gubernur Riau hijau ini sudah diterapkan Syamsuar.