RIAU24.COM -  Kepemimpinan Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai kritikan dari kader sendiri.

Yang terbaru terkait penunjukan Emil Elistianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim dikutip dari viva.co.id, Selasa, 12 April 2022.

Kader yang dianggap bersebrangan mempertanyakan keabsahan pelantikan Emil dan pengurusnya. Keluh kesah itu diwakili oleh Ketua DPC Demokrat Mojokerto Ayub Busono.

"Pasca Musda, hakekatnya udah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dahulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," ujarnya.

Padahal menurutnya,  payung hukum dalam sebuah organisasi kepartaian ialah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.

Peraturan Organisasi yang dijadikan dasar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jatim menurutnya bermasalah.

"Legal standing partai yaitu AD/ART. Kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," tegasnya.

"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan, saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," ujarnya.

"Pertanyaannya, ketum paham enggak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran," ujarnya.

Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. Dalam pengumuman itu, dilakukan di kandang kuda.

Atas kejadian ini dia menyimpulkan apa yang diputuskan DPP soal penetapan Ketua DPD Demokrat Jatim bersebrangan dengan akar rumput di Jatim.