"Legal standing partai yaitu AD/ART. Kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," tegasnya.

"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan, saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," ujarnya.

"Pertanyaannya, ketum paham enggak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran," ujarnya.

Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. Dalam pengumuman itu, dilakukan di kandang kuda.

Atas kejadian ini dia menyimpulkan apa yang diputuskan DPP soal penetapan Ketua DPD Demokrat Jatim bersebrangan dengan akar rumput di Jatim.