“Perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara obyektif dan transparan serta melaporkan hasil temuannya,” sebutnya.

Sebelum semua fakta terkumpul, lanjut Atmanatha, PBB lebih baik tidak bersikap gegabah.

“Majelis umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” ucap dia.

Di sisi lain, Indonesia menyampaikan sikapnya dengan tegas dalam menanggapi perkara ini. Pertama, siapapun yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di Ukraina mesti diadili.

Kedua, meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan damai.

“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina. Sekaligus untuk mencegah semakin parahnya dampak perang ini dalam skala yang lebih luas,” imbuh Arrmanatha.