RIAU24.COM -  Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, saat ini sedang diselidiki kejaksaan di Delaware tentang pajaknya.

Hal ini juga memungkinkan Hunter Biden menghadapi panggilan dari anggota kongres Partai Republik.

Partai Republik mengisyaratkan kesiapan menanyai Hunter Biden tentang urusan bisnisnya di luar negeri.

Seorang anggota parlemen dari Partai Republik telah mengecam laporan tentang agen Secret Service (Dinas Rahasia AS) yang membayar sejumlah besar uang untuk menggunakan rumah sewaan California sebagai pos komando untuk melindungi Hunter Biden.

Anggota Komite Kehakiman DPR Darrell Issa men-tweet, "…sepertinya biaya melindungi Hunter ditanggung bersama oleh Big Tech, media arus utama … dan sekarang pembayar pajak juga."

Pernyataan tersebut mengikuti laporan ABC News pada Senin (4/4) bahwa Secret Service menghabiskan lebih dari USD30.000 (Rp430 juta) per bulan untuk menyewa properti tersebut di California untuk melindungi putra presiden yang tinggal di perkebunan mewah di Malibu.

Menurut laporan itu, Secret Service, yang bertanggung jawab melindungi pejabat tinggi dan anggota keluarga mereka, menyewa rumah bergaya Spanyol di sebelah properti empat kamar tidur yang telah ditinggali Hunter Biden selama setahun terakhir.

ABC News mengutip mantan perwira Secret Service Don Mihalek yang mengatakan badan tersebut memiliki kewajiban melindungi presiden dan keluarganya serta biasanya menyewa satu perkebunan di dekat tempat tinggal si terlindung.

Dia menambahkan agensi harus melakukan ini di pemerintahan sebelumnya. Dia mengeluhkan bahwa pasar perumahan saat ini telah mendorong harga naik secara substansial.

Anggota keluarga Biden, termasuk Hunter, mulai menerima perlindungan 24 jam ketika Joe Biden menjadi calon presiden dari Partai Demokrat pada Juni 2020.

Laporan itu muncul setelah anggota Kongres dari Partai Republik mengatakan pekan lalu bahwa mereka siap memanggil Hunter Biden dan menanyainya tentang urusan bisnisnya di luar negeri serta sejauh mana dugaan keterlibatan presiden AS saat ini jika Partai Republik mendapatkan kembali mayoritas di Kongres.