RIAU24.COM -Ketua komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan tingginya harga minyak goreng (migor) kemasan di Riau dikarenakan aturan harga eceran tertinggi (Het) yang dicabut oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan kebijakan itu otomatis berdampak pada seluruh provinsi termaksud Riau.

Demikian ditegaskan Iwan Fatah sapaan Parisman menanggapi kritikan sejumlah pihak terkait tingginya harga migor di Riau. 

Sebelumnya mahasiswa melakukan unjuk rasa di DPRD Riau salah satu yang disorot tentang kelangkaan dan kenaikan Migor serta kesejahteraan Guru honorer.

"Karena aturan hetnya dicabut Pemerintah pusat berdampak pada pemerintah di daerah. Namun untuk harga Minyak curah tetap di harga Rp14.000 perliter,"katanya.

"Tapi yang jelas masalah minyak goreng, BBM solar sebenarnya hampir semua provinsi mengalami hal yang sama di seluruh Indonesia jadi ini masalah nasional yang harus kita sikapi bersama,"timpalnya.

Diakuinya, saat kedatangan menteri perekonomian Airlangga Hartanto ke Pekanbaru beberapa waktu lalu dengan menggelar pasar murah minyak goreng di Pelindo dan dilapangkan Puskopkar Pandau Permai Kampar sangat membantu masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

"Tapi jika ada sekarang ini minyak goreng langka tentu patut dicurigai ada permainan mafia yang menimbun dan kita minta ditindak,"terangnya.

Tapi meskipun demikian, Pemerintah Riau kata dia akan terus melakukan operasi pasar untuk memantau ketersediaan serta perkembangan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng ini apalagi di bulan Ramadhan.

"Ya ini yang kita lakukan adalah operasi pasar, operasi pasar, sehingga kalau kita grojogan terus suplainya, kita harapkan harganya bisa turun," ucapnya.

Sementara itu terkait kesejahteraan guru honorer, politisi Golkar dapil Pekanbaru ini menyebutkan bahwa terkait honor guru tingkat provinsi Riau sampai saat ini tidak ada masalah.

"Kalau untuk guru honorer di provinsi tidak ada masalah karena gubernur Riau fokus untuk itu. Namun permasalahannya yang terjadi kesejahteraan guru honor di tingkat kabupaten dan kota maka dari itu kita minta pemerintah daerah segera menyelesaikannya,"ujarnya.

Kemudian Iwan Fatah, juga menyinggung soal keseriusan gubernur Riau dalam membangkitkan perekonomian di tengah covid-19 yang juga patut diapresiasi. Dimana saat ini katanya dalam kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, provinsi Riau menjadi no urut ke 4 yang berhasil menyelesaikan perekonomian ditangah covid-19 ini.

"Ini perlu diapresiasi. Kemudian untuk pembangunan kota Pekanbaru perlu diketahui juga anggarannya cukup besar dialokasikan. Yakni hampir 100 miliar diluar bangkeu,"tutupnya.