RIAU24.COM -  Aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat (PD) menuding tindakan pembungkaman terhadap Haris Azhar dan Fatia adalah tindakan otoriter.

"Penguasa yang membungkam keterlibatan oposisi adalah rezim otoriter yang menolak partisipasi rakyat dalam pemerintahan. #KamiBersamaHarisFatia," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho dalam cuitannya di Twitter, Senin (21/3).

Irwan mengatakan oposisi itu keniscayaan demokrasi. Dengan memenjarakan Haris dan Fatia, kata dia, justru pupuk bagi oposisi.

"Oposisi itu keniscayaan dalam demokrasi. Memenjarakan Haris dan Fatia justru pupuk subur bagi oposisi," ucapnya.

Untuk diketahui, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube.

Dalam kanal YouTube milik Haris, keduanya menyebutkan Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.

Sebelum melapor ke polisi, Luhut sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di akun YouTube Haris.