Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), dengan 8 (delapan) Capaian Indikator Area Intervensi diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Management ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Managemen Aset Daerah. 

MCP yang dipenuhi oleh masing-masing instansi pelayanan publik selanjutnya diintegrasikan dalam aplikasi, sehingga dapat dipetakan elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan dan menterjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. 

MCP dan RAD PPK sendiri berguna sebagai bagian upaya pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya.*