RIAU24.COM -  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membeberkan dampak negatif jika Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, rakyat akan menjadi pembangkang karena jabatan pemimpin serta wakil rakyat tak memiliki legitimasi dikutip dari kompas.com, Kamis, 17 Maret 2022.

Hal diatas dampak dari presiden hingga anggota DPR akan menjabat lebih dari masa jabatannya akibat penundaan pemilu. Kondisi itu dikatakannya tak memiliki legitimasi atau keabsahan atas jabatan yang diemban.

"Ini bahaya, implikasi penundaan karena pejabat publik menjadi tidak punya legitimasi untuk melanjutkan kekuasaan dan kita, rakyat berhak melakukan pembangkangan kalau mereka memperpanjang masa kekuasaan bukan lewat pemilu. Itu bahaya utamanya," sebutnya.

Sejatinya, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk warga negara menjadi pejabat publik.

Pemilu merupakan mandat yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih pejabat yang mereka inginkan.

Dengan demikian, seorang pejabat publik terpilih karena ada mandat rakyat lewat pemilu.

"Kalau misal pemilu ditunda, pertanyaannya, apa yang membuat kita harus taat sama pemimpin kalau mereka terpilih bukan lewat mekanisme pemilihan tapi karena menunda pemilu?," sebutnya.