RIAU24.COM - Bupati Inhil HM Wardan menginstruksikan Kepada Dinas Pendidikan agar segera memproses gaji Guru Bantu Provinsi yang sampai pertengahan Maret 2022 belum tersalurkan.

Instruksi penggesaan pengeluaran gaji Guru Bantu Provinsi tersebut secara langsung disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat rapat laporan fisik dan keuangan APBD bantuan keuangan Provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Non Fisik dan tugas pembantuan, yang digelar, Selasa 16 Maret 2022.

"Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi Riau, bahwa tidak ada kendala dalam proses transfer, tinggal menunggu pengajuan dari dinas pendidikan kabupaten, menanggapi hal tersebut saya meminta kepada dinas pendidikan Inhil agar segera mempercepat proses penggajian untuk guru bantu," ujar Bupati Inhil HM Wardan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati HM Wardan juga menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan kepada para guru bantu, karena sebut dia, pencetus awal keberadaan Guru bantu se-provinsi Riau merupakan hasil dari gagasan dirinya sewaktu menjabat Sebagai kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

"Oleh karna itulah jika mendapat kabar bahwa guru bantu mendapat masalah keterlambatan proses penggajian, saya merasa turut merasa bersalah," sebut dia. 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, M.Irwan mengatakan, gaji Guru bantu provinsi sedang berproses dan sesegera mungkin akan diajukan kepada Dinas Pendidikan provinsi Riau.

"insyaAllah pada bulan Maret ini, sebanyak 367 orang guru bantu provinsi di kabupaten Indragiri Hilir akan mendapatkan haknya selama tiga bulan gaji," ucap Kadisdik Inhil.

Kepala dinas pendidikan Inhil juga menyampaikan bahwa, beberapa waktu yang lalu perwakilan Disdik provinsi Riau telah memverifikasi ulang data keseluruhan total jumlah guru bantu provinsi, yang pada awalnya berjumlah 422 orang, setelah dilakukan pendataan ulang SK tahun 2016 - 2021 terjaring sebanyak 19 orang yang merupakan sisipan, sehingga jumlah keseluruhan guru bantu provinsi saat ini yang masih menjadi kewenangan provinsi sebanyak 367 orang.