RIAU24.COM -  Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik rencana untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

AHY menyampaikan hal tersebut saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V pada Senin (14/3) malam dan dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara, Selasa (15/3). Acara ini juga diunggah di akun YouTube KOMPAS.com.

Ada sejumlah hal yang dikritik AHY soal wacana ini, antara lain mengenai klaim bahwa penundaan pemilu didukung masyarakat, hingga potensi presiden seumur hidup bila wacana menunda pemilu terwujud. 

AHY menilai, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja menyusul kenaikan harga kebutuhan pokok dan munculnya wacana menunda Pemilu 2024.

Kondisi tersebut, kata dia, ditambah lagi dengan wacana menunda Pemilu 2024 yang menurutnya tidak didasari oleh alasan yang logis dan masuk akal. Sebab, salah satu dalih pengunduran pemilu adalah biayanya yang tinggi mencapai Rp 86 triliun, tetapi di saat yang sama pemerintah menggelontorkan dana yang jauh lebih besar untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyatakan, seorang pemimpin yang lupa untuk meninggalkan jabatannya akan dikoreksi oleh rakyat sebagaimana yang terjadi di pengujung Orde Baru.

AHY mengatakan, situasi Orde Baru yang menyengsarakan rakyat dan menciptakan rasa ketidakadilan pada akhirnya melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan dari rakyat yang susah dan tertindas.

"Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun takhta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri akan hancur dan mundur ke belakang,” kata AHY.

AHY menegaskan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan tuntutan Reformasi setelah era Orde Baru berkuasa 32 tahun lamanya dengan melanggengkan kekuasan dan berdampak pada tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, ia memerintahkan semua kader Demokrat di DPR dan DPRD untuk tegas menolak wacana mengundur Pemilu 2024.

Kritikan pedas AHY ini lantas mendapat dukungan dari netizen, mereka berharap Partai Demokrat bisa mengambil alih kembali kekuasaan.

"Demokrat harus bisa ambil alih kekuasaan.. Biar rezim sekrng tahu cara menerapkan hukum yg benar.. Tidak tebang pilih..," ungkap Agus Supriatna

"Hidup Demokrat.. siap lah anda akan jadi pemenang lagi rakyat siap mendukung.," ungkap Deri Malik

"AHY dan demokrat partai impian rakyat thn 2024 semoga maju dan jd impian rakyat," ungkap sanudin sanudin.