Lantaran banyak rakyat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda, maka aspirasi tersebut seharusnya didengar oleh partai politik dan DPR.

“Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ujarnya lagi.

Luhut mengklaim saat ini rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi. 

"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," ujarnya.

Mantan jenderal di Kopassus itu mengatakan ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar Pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemik COVID-19. Hal itu lantaran pesta demokrasi yang digelar tidak hanya memilih presiden wakil presiden, namun rakyat juga memilih anggota legislatif dan kepala daerah. 

"Itu yang rakyat ngomong," tutur dia.