"Jadi tidak memunculkan kekosongan kepala daerah, walaupun kelapa daerahnya bukan definitif," sebutnya.

Meskipun seperti itu dia mengakui jika pengisian jabatan dengan pejabat kepala daerah bukan hal yang ideal. Sehingga sudah seharusnya dilakukan penormalan jadwal pilkada.

"Memang tidak ideal ketika pilkadanya harus menunggu di 2024, dan periode penjabat memang jadi cukup panjang. Sebetulnya lebih baik jadwal pilkadanya yang dinormalkan," sebutnya.