RIAU24.COM -BENGKALIS - Sekretaris Daerah H. Bustami HY menjadi narasumber pada acara validasi data dan analisis kebutuhan intervensi guna pemenuhan indeks layanan sosial dasar Kawasan Perbatasan (IPLSD-KP).

Acara validasi tersebut secara Zoom Meeting bersama Asisten Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) Dr. Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si, bertempat di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati, Selasa 15 Feb 2022 kemarin.

Ditaja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Ismail, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Supandi, Kabag Tata Pemerintahan Moch Amru Herawza, Camat Bantan Muthu Saily dan Camat Bengkalis Ade Suwirman.

Dalam paparannya H.Bustami mengatakan bahwa saat ini Lokasi prioritas kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis meliputi Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. 

"Dimana kawasan perbatasan ini menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas Tahun 2020-2024,"ungkap Bustami HY.

"Sehubungan hal tersebut, dalam upaya pengembangan Kawasan lokpri ini, sangat diperlukan kerjasama antar pihak, agar fungsi yang dimiliki seperti Pusat Pelayanan Kepabean, Imigrasi, Karantina dan Kemanan, Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, Pusat Pemerintahan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hortikultura dan Perkebunan, Pusat Industri Pengolahan dan Industri Jasa Hasil Perikanan, Pusat Promosi Pariwisata dan Komoditas Unggulan Berbasis Potensi Lokal, Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Pelayanan Transportasi Laut dapat terlaksana,"pungkasnya.