RIAU24.COM -BENGKALIS - Rehabilitasi mangrove oleh pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Badan Restorasi Gambut (BRGM), BPDAS-HL Indragiri Rokan dan Kesatuan Penyelamatan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau pada tahun 2020-2021 dinilai sejumlah kalangan belum efektif dan salah sasaran.

Demikian diungkapkan Ketua Kelompok Study Lingkungan dan Masyarakat (Keslimasy) Kabupaten Bengkalis, Muhammad Iskandar, Kamis 3 Februari 2022.

“Keslimasy menemukan, rehabilitasi mangrove dilaksanakan secara ugal-ugalan sehingga hasil dari rehabilitasi mangrove belum berhasil. Hanya sekitar 30% yang dapat hidup, bahkan mangrove yang ditanam pada pantai sebelah Utara Pulau Bengkalis nyaris mati seluruhnya,” ungkap Iskandar.

Menurut Iskandar, Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau sebelah timur Pulau Sumatera dengan luas 7,793,93 KM2, memiliki 14 pulau kecil dan dua pulau besar di perbatasan Perairan Selat Melaka yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Untuk rehabilitasi mangrove di Bengkalis telah digelontorkan anggaran lebih dari Rp25 miliar. Kegiatan untuk pembelian bibit mangrove anggaran yang di keluarkan lebih kurang Rp17 miliar, belanja ajir Rp2,3 miliar rupiah dan total Hari Orang Kerja (HOK) sebesar Rp6,2 miliar. Anggaran tersebut belum termasuk sewa perahu dan pembuatan papan plang kegiatan.