RIAU24.COM - Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) saat ini mengaku kecewa karena banyak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak aktif, sementara anggaran cukup besar dikucurkan oleh pemerintah. 

Selama tiga tahun anggaran, yaitu sejak tahun 2019 sampai 2021, telah dikucurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau yang berkisar antara Rp 
70 juta sampai Rp120 juta.

Namun setelah tiga tahun anggaran, ternyata masih banyak Bumdes yang tidak aktif atau tidak melakukan kegiatan. Oleh karena itulah, Inspektorat Kuansing telah mengirimkan surat ke seluruh desa, untuk meminta data pengelolaan dana Bumdes.

"Kami dari inspektorat Kuansing, telah mengirimkan surat kepada seluruh Bumdes, untuk mengetahui keberadaan Bumdes terkait laporan keuangan, SK Kepengurusan dan SK Pendirian Bumdes," ungkap Plt Kepala Inspektorat Kuansing, Drs. Darwin. 

Menurutnya, dari 218 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi, telah berdiri Bumdes dengan alokasi melalui Bankeu Provinsi Riau. Namun setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan, ternyata masih banyak Bumdes yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Surat yang kami kirimkan ini, adalah dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk para pengelola Bumdes," ujarnya.

Terkait dengan surat yang telah dikrimkan tersebut, sambung dia, adalah Inspektorat Kuansing meminta data terkait Laporan keuangan, SK Kepengurusan Bumdes, SK Pendirian Bumdes dan lainnya.

"Sebab setelah dilakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke lapangan, diketahui lebih dari 50 Bumdes yang bermasalah. Bagi Bumdes yang bermasalah, akan diberikan Ssanksi," Tuturnya. (Zar)***