RIAU24.COM -  Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tinggi menambah beban rakyat di masa pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah jauh-jauh hari meminta jajarannya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Ia pun menyoroti harga-harga sembako yang masih mahal meski sudah memasuki pekan kedua awal tahun.

Khusus untuk minyak goreng, Puan meminta Pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih berkisar Rp20 ribu per liternya.

Pedangang di pasar-pasar tradisional menyebut masih menjual minyak dengan harga tinggi lantaran masih mendapat harga mahal dari agen. Oleh karena itu Puan meminta Pemerintah melakukan pengawasan ketat.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan petunjuk teknis (Juknis) untuk pemerintah daerah (pemda) mengenai penyaluran subsidi minyak goreng murah. Dengan begitu, Pemda dapat bergerak cepat menerapkan program minyak goreng subsidi di wilayahnya.

Menanggapi pernyataan ini, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti akui sependapat dengan Puan Maharani.

Dalam unggahan akun Twitter pribadinya, Susi Pudjiastuti meminta Puan Maharani memanggil dan memerintahkan oknum yang terlibat.

"Setuju Mbak Puan. Panggil & perintahkan turun Mbak," ungkap Susi Pudjiastuti, Minggu (9/1).

Seperti diketahui, produsen minyak goreng menaikkan harga karena tingginya minyak sawit di pasar global. Lonjakan harga minyak goreng sendiri sudah berlangsung cukup lama.

Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit.

INL sendiri mengeluarkan produk minyak goreng ekonomis seharga Rp 14 ribu per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah. Puan menilai merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga.