"Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. (Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut," ungkap Farhan seperti dikutip dari Reuters.

Kendati begitu, menurut Farhan, Pemerintah Indonesia memilih diam terhadap permintaan dari China. Sikap diam diambil karena tidak mau isu ini berujung menjadi insiden diplomatik.